Berikutini yang bukan ciri ciri pemungutan pajak adalah - 21790500 Turek3984 Turek3984 22.02.2019 Ekonomi Sekolah Menengah Pertama terjawab ⢠terverifikasi oleh ahli Berikut ini yang bukan ciri ciri pemungutan pajak adalah A. iuran wajib yg dibayar oleh wajib pajak pada negara B.pembayaran yg didasarkan atas norma norma hukum
E Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Jawaban. Berikut ciri-ciri pajak secara umum. Dasar Hukum : Dalam UUD 1945 Pasal 23A, disebutkan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara. Balas Jasa : Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, kita tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar, yang kita dapatkan adalah berupa perbaikan sarana jalan raya
Macammacam pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Ciri-ciri pajak dapat dilihat dari undang-undang dan sifat pajak itu sendiri. Ciri-ciri pajak ini dapat
Iuranwajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara Pembayaran yang didasarkan atas norma-norma hukum Tidak dibayarkan jika lewat waktu Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: C. Tidak dibayarkan jika lewat waktu.
ďťżBerikutini yang bukan ciri-ciri pemungutan pajak . Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak pada negara Pembayaran didasarkan pada norma hukum Bersifat memaksa Balas jasa dirasakan langsung Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan DE D. Enty Master Teacher Jawaban terverifikasi Jawaban jawaban yang tepat adalah pilihan D. Pembahasan
JrxN0W. Jakarta Ciri-ciri pajak tentunya perlu dipahami oleh setiap warga negara. Di mana pajak sendiri adalah pendapatan utama dalam satu negara dan sangat penting untuk pembangunan negara. Pajak dipungut di hampir setiap negara di dunia, yang gunanya untuk meningkatkan pendapatan bagi pengeluaran pemerintah. 4 Fungsi Pajak untuk Pembangunan Negara, Kenali Manfaat dan Macamnya Cara Bayar Pajak Motor Tahunan Online Terbaru, Anti Ribet Pengertian Pajak, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya yang Perlu Diketahui Menurut KBBI, pengertian pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Jenis pajak dibagi berdasarkan pengelolanya, yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Macam-macam pajak ini diperuntukkan bagi wajib pajak sesuai dengan kepentingan yang ada. Ciri-ciri pajak dapat dilihat dari undang-undang dan sifat pajak itu sendiri. Ciri-ciri pajak ini dapat menggambarkan peran pajak bagi negara dan masyarakat. Hal ini juga dapat merepresentasikan tujuan, fungsi, dan peran pengelolaan pajak. Berikut rangkum dari berbagai sumber, Sabtu 24/7/2021 tentang ciri-ciri Pajak Foto IstimewaSebelum mengenal ciri-ciri pajak, kamu perlu memahami pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut beberapa ciri-ciri pajak yang perlu kamu kenali - Pajak adalah kontribusi wajib dan memaksa bagi wajib pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara wajib pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. - Pajak dikelola oleh pemerintah Ciri-ciri pajak selanjutnya adalah dikelola dan dipungut oleh pemerintah secara langsung. Pajak dikelola oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, tergantung pada jenis-jenis pajak yang berlaku. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak DJP yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. - Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang Pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, penghindaran, atau perlawanan terhadap pajak pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. - Pajak digunakan untuk anggaran pemerintah Ciri-ciri pajak selanjutnya adalah digunakan untuk anggaran pemerintah. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Beberapa fungsi tersebut antara lain untuk pembiataan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik , subsidi, dan operasional negara itu sendiri. Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara dan bunga atas utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, bantuan bagi yang belum mendapat pekerjaan, dan transportasi PajakIlustrasi Pajak Credit ciri-ciri pajak, kamu juga perlu mengetahui fungsi pajak. Fungsi Anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Fungsi Mengatur Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi Stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi Redistribusi Pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan Pajak di IndonesiaIlustrasi pajak. Photo by xb100 on FreepikPajak Pusat Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Kementerian Keuangan. Adapun pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi - Pajak Penghasilan PPh - Pajak Pertambahan Nilai PPN - Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM - Bea Meterai - Pajak Bumi dan Bangunan PBB tertentu Pajak Daerah Pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah UU PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Dipenda, antara lain Pajak Daerah Provinsi - Pajak Kendaraan Bermotor - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - Pajak Rokok - Pajak Air Permukaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota - Pajak Hotel - Pajak Restoran - Pajak Hiburan - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan - Pajak Parkir - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - Pajak Air Tanah - Pajak Sarang Burung Walet - PBB Perdesaan & Perkotaan - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan * Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia. Penjelasan Syarat Pemungutan Pajak di Indonesia Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia. Syarat Keadilan pemungutan pajak harus adil. Syarat Yuridis pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Syarat Ekonomis pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Syarat Finansial pemungutan pajak harus efisien. Syarat Sederhana sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dalam setiap aktivitas pemungutan pajak, penerapan sekian syarat tersebut punya arti yang penting. Sebab, tanpa syarat tersebut, aktivitas pemungutan pajak bisa menghadapi kendala bahkan melenceng dari target yang ditetapkan. Agar lebih jelas lagi, berikut ini uraian dari masing-masing syarat pemungutan pajak tersebut Syarat Keadilan Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya. Adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi. Syarat Yuridis Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Syarat Ekonomis Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Syarat Finansial Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu dan biaya minimal. Efektif artinya pemungutan pajak harus membawa hasil sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara. Syarat Sederhana Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Syarat pemungutan pajak di Indonesia berkaitan dengan sistem pemungutan pajaknya yaitu sistem withholding tax. Dalam sistem ini pemungutan pajak berupa pemungutan dan/atau pemotongan. Pemungutan ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dipungut untuk pembayaran-pembayaran yang dianggap memiliki potensi menghasilkan pendapatan bagi penerima pembayaran, misalnya PPh pasal 22. Sedangkan maksud dari pemotongan pajak disini adalah jumlah pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas jumlah penghasilan yang diberikan kepada penerima penghasilan sehingga menyebabkan berkurangnya jumlah penghasilan yang diterimanya, contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23. Siapa yang dapat disebut pemungut pajak? Pemungut pajak adalah pihak yang melakukan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2018 Pasal 22, yang ditunjuk sebagai pemungut pajak yaitu 1. Bendahara pemerintah, pejabat pemegang kas, dan pejabat lainnya yang menjalankan fungsi sama, baik yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang; 2. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan 3. Wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Berikut ini tiga ketentuan mengenai pemungut pajak Pemungut pajak haruslah ditunjuk secara selektif agar memiliki kompetensi yang cukup untuk bersikap efisien dan efektif dalam pemungutan pajak; Pemungut pajak tidak mengganggu kelancaran ekonomi masyarakat seperti mengganggu kelancaran peredaran barang. Pemungut pajak melaksanakan pemungutan dengan cara yang sederhana sehingga masyarakat mudah mengerti akan prosesnya. Mengapa harus ada syarat pemungutan pajak? Penerapan syarat pemungutan pajak ditujukan untuk banyak hal. Pertama, untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengumpulan dana melalui sistem pembayaran pajak. Kedua, untuk tujuan kesederhanaan, kemudahan, dan pengenaan pajak yang tepat waktu. Syarat pemungutan pajak ini merupakan landasan bagi para pemungut pajak, wajib pajak atau mereka yang bergerak di dunia perpajakan, dalam memberlakukan pajak yang adil demi tercapainya Sila Kelima Pancasila âkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiaâ.
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan beberapa ciri dari pajak, yaitu Iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara Balas jasa tidak diberikan secara langsung Pembayaran yang didasarkan pada normanorma hokum bersifat mengikat Merupakan sumber pembiayaan pengeluaran kolektif Merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Sehingga, jika dilihat berdasarkan soal, maka yang bukan merupakan ciri dari pajak adalah C, yaitu tidak dibayarkan jika telah lewat waktu, karena pajak masih tetap harus dibayarkan walaupun sudah lewat waktu yang telah ditentukan, cara pembayarannya telah diatur.
Oleh Ani Rachman, Guru SDN Muhajirin, Muaro Jambi, Provinsi Jambi - Gastropoda merupakan kelas yang sangat beragam dan melimpah dalam filum Mollusca. Ada sampai jenis dalam kelas gastropoda yang hidup di Bumi. Dalam kelompok ini termasuk siput, keong, abalone, conches, periwinkles, whelks. Beberapa gastropoda merupakan gastropoda terestrial yaitu siput tanah dan siput dan beberapa hidup di air tawar, tetapi lebih dari dua pertiga dari semua spesies hidup di lingkungan laut. Mereka memiliki Cangkang; Exoskeleton sebagai rumah yang berbentuk kerucut dan spiral. Baca juga Fungsi Sentrosom pada Sel HewanPengertian gastropoda Gastropoda berasal dari bahasa Yunani gaster artinya perut dan podas artinya kaki yang artinya hewan yang kakinya berada di perut atau perutnya digunakan sebagai kaki. Gastropoda merupakan salah satu kelas dari filum Moluska dan merupakan salah satu sumberdaya hayati non-ikan yang mempunyai keanekaragaman tinggi. Gastropoda dapat hidup pada daratan, perairan tawar, sampai lautan. Jenis-jenis gastropoda pada umumnya banyak ditemukan sebagai epifauna dan fauna pohon. Persebaran Gastropoda tergolong luas yaitu di perairan tawar, payau, dan laut. Umumnya, jenis Gastropoda bercangkang terpilin membentuk spiral, memiliki dua tentakel pada kepalanya, kaki lebar dan pipih, rongga mantel dan organ-organ internal berputar 180° torsion terhadap kepala dan kaki, bernafas dengan paru-paru atau insang, dan organ reproduksi berumah satu atau dua. Baca juga 5 Contoh Hewan yang Memanfaatkan Medan Magnet pada Proses Migrasi Ciri-ciri gastropoda Ciri-ciri utama Gastropoda adalah mempunyai cangkang tunggal, sehingga dulu kelas ini disebut sebagai univalve. Akan tetapi, tidak semua anggota kelas ini mempunyai cangkang. Siput yang tidak bercangkang disebut juga siput telanjang; hewan ini telah kehilangan cangkangnya karena proses evolusi.
Pengertian Pajak â Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban untuk warga negara. Pajak merupakan salah satu sumber bagi negara untuk melakukan pembangunan. Dengan membayar pajak diharapkan dana tersebut bisa digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk para pejabat atau petinggi lainnya. Membayar pajak bahkan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 A yang berbunyi âPajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.â Membayar pajak ini bersifat memaksa karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jika warga negara tidak ada yang membayar pajak maka pembangunan negara atau pembangunan infrastruktur negara tersebut akan terhambat. Dengan membayar pajak masyarakat juga akan merasakan manfaat dari pajak itu sendiri seperti pembangunan fasilitas umum, jembatan, jalan tol atau jalan raya dan lain-lain. Jika seorang individu tidak mau membayar pajak, maka akan mendapatkan konsekuensinya tersendiri karena kembali lagi bahwa membayar pajak sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang taat dan ingin membayar pajak, warga negara tersebut harus tau apa itu pajak, manfaat dan apa saja fungsinya beserta cara membayar pajak. Maka dari itu, simak tulisan berikut mengenai pajak. A. Pengertian PajakB. Ciri-ciri Pajak1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung4. Berdasarkan Undang-undangC. Manfaat Pajak1. Manfaat pajak untuk negara2. Manfaat Pajak untuk Masyarakat3. Pengalokasian Dana PajakD. Fungsi Pajak1. Fungsi Anggaran atau budgeter2. Fungsi Mengatur atau Regulasi3. Fungsi Pemerataan atau Distribusi4. Fungsi stabilisasiE. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia1. Dasar Hukum Pajak Materiil2. Dasar Hukum Pajak FormalF. Asas Pemungutan Pajak1. Asas Wilayah2. Asas Kebangsaaan3. Asas Sumber4. Asas Umum5. Asas Yuridis6. Asas Ekonomis7. Asas FinansialG. Jenis-jenis PajakPajak berdasarkan sistem pemungutan1. Pajak tidak langsung2. Pajak langsungPajak berdasarkan sifat1. Pajak subjektif2. Pajak ObjektifPajak berdasarkan instansi pemungut pajak1. Pajak negara2. Pajak daerahRekomendasi Buku Tentang PajakH. Sanksi jika tidak Membayar PajakI. Cara Membayar Pajak Online1. Membuat Kode Billing2. Akses ke E-billing Online Pajak3. Klik Setor e-Billing dan PajakPay4. Pilih Metode Pembayaran5. Selesaikan Pembayaran Pajak6. Terima Bukti Telah Membayar PajakRekomendasi Buku & Artikel TerkaitKategori SosiologiMateri Sosiologi Kata pajakâ berasal dari bahasa latin taxoâ yang memiliki arti iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan arti dari Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 2. Pajak menjadi salah satu sarana dalam pemerataan pendapatan sumber dana pembangunan negara atau pendapatan warga negara. Untuk lebih memahami apa itu pajak, hukum pajak, dan masih banyak lagi. Grameds dapat membaca buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak oleh Alexander Hery, MSi. Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya. Selain itu berikut ini adalah unsur-unsur yang terdapat pada pengertian pajak Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, âpajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.â Tidak mendapatkan jasa timbal balik kontraprestasi perseorangan yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Selain fungsi budgeter anggaran yaitu fungsi mengisi Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial fungsi mengatur atau regulatif. Manfaat dari pembangunan tersebut bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Misalnya, jika kamu membayar pajak untuk jalan raya maka kamu bisa menggunakan atau menikmati manfaat dari pembangunan jalan raya. Pembayaran pajak yang selama ini dilakukan secara manual atau hard copy yang dilayani oleh hampir semua Bank swasta dan Bank BUMN serta Kantor Pos tidak diberlakukan lagi sejak 31 Desember 2015. Sejak 1 Januari 2016, pembayaran pajak telah dilakukan melalui daring menggunakan E-Billing sehingga lebih mudah dan tidak memakan waktu yang lama. Dengan kemudahan seperti ini, tentunya sebagai warga negara yang bijak tidak ada alasan lagi untuk membayar pajak. Selain itu, buku Perpajakan, Suatu Pengantar juga dapat Grameds jadikan referensi panduan yang dapat membantu lebih memahami baik teori maupun pengaplikasiannya. B. Ciri-ciri Pajak Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut 1. Pajak Merupakan Kontribusi Wajib Warga Negara Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak PTKP. PTKP yang berlaku saat ini adalah Rp54 juta setahun atau Rp4,5 juta per bulan. Itu artinya, jika Anda memiliki pendapatan lebih dari Rp4,5 juta sebulan akan kena pajak. Sementara bila Anda adalah seorang pengusaha atau wirausaha dengan omzet, tarif PPh Final 0,5% berlaku dari total peredaran bruto omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak berdasarkan PP 23 Tahun 2018. 2. Pajak Bersifat Memaksa untuk Setiap Warga Negara Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. 3. Warga Negara Tidak Mendapat Imbalan Langsung Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir, namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan, misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak Anda, dan lainnya. 4. Berdasarkan Undang-undang Artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. C. Manfaat Pajak Pajak mempunyai fungsi yang sangat penting untuk pembangunan sebuah negara. Selain memiliki fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan suatu negara, pajak juga memiliki manfaat untuk masyarakat umum dan juga bagi negara tersebut. Berikut adalah manfaat dari pajak bagi negara maupun masyarakat umum. 1. Manfaat pajak untuk negara Berikut ini adalah beberapa manfaat pajak untuk negara yaitu Pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquiditing, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat. misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquiditing dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. 2. Manfaat Pajak untuk Masyarakat Manfaat pajak untuk masyarakat yaitu Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. 3. Pengalokasian Dana Pajak Adapun beberapa rincian pengalokasian dana pajak yang dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2018 yaitu; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi dengan 623 IP. Meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di 581 Ip. Mengelola jumlah Pegawai Negeri Sipil mulai dari perekrutannya hingga pembayaran upah. Modernisasi command center Komando Pertahanan Udara Nasional Mengembangkan fasilitas matra laut melalui pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan. Membangun jalur kereta api sepanjang 639 kilometer. Membangun LRT atau Light Rail Transit sepanjang 23 kilometer. Membangun jalan baru sepanjang 832 kilometer. Membangun 92 unit embung baru dan juga 15 bendungan baru. Membangun meter jembatan baru Membangun 17 pelabuhan laut. Membangun 8 bandara baru. Menyediakan 70% satelit yang multifungsi. D. Fungsi Pajak Dengan mengetahui apa itu pajak dan manfaatnya, perlu juga untuk diketahui apa saja fungsi dari pajak. Selain untuk pembangunan, pajak juga memiliki manfaat untuk pembiayaan penegak hukum, keamanan negara, pekerjaan publik, subsidi dan biaya operasional lainnya. Fungsi pajak dibagi menjadi empat yaitu 1. Fungsi Anggaran atau budgeter Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. Sumber pemasukan ini dilakukan dengan cara pengumpulan dana dari Wajib Pajak ke kas negara yang digunakan untuk pembangunan nasional dan pengeluaran negara yang lainnya. Negara harus memastikan bahwa pengeluaran dan pendapatan negara dari uang pajak seimbang. 2. Fungsi Mengatur atau Regulasi Selain fungsi anggaran, pajak juga memiliki fungsi regulasi, fungsi yang mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan dari pemerintah, dana dari pajak digunakan untuk membantu perekonomian negara. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak khawatir lagi dengan kompetisi harga dengan produk-produk luar negeri. Fungsi mengatur tersebut antara lain Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti pajak ekspor barang. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya Pajak Pertambahan Nilai PPN. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. 3. Fungsi Pemerataan atau Distribusi Pajak juga digunakan oleh negara untuk pemerataan kesejahteraan melalui bantuan dana, jaminan kesehatan dan fasilitas umum. Pajak juga bisa digunakan untuk membiayai kepentingan umum sehingga bisa menciptakan banyak lapangan pekerjaan baru yang di mana akan berakhir dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi Selain tiga fungsi di atas, pajak memiliki fungsi sebagai stabilisasi. Stabilisasi yang dimaksud adalah untuk menstabilkan perekonomian negara. Salah satunya adalah masalah inflasi atau deflasi. Untuk mengurangi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi peredaran uang. Sedangkan untuk deflasi pemerintah akan menambah peredaran uang. Dengan pajak yang tinggi, jumlah uang yang beredar bisa berkurang sehingga tidak terjadi inflasi. Sedangkan di sisi lain, pemerintah akan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar meningkat dan bisa mengatasi deflasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Di Indonesia, pemerintah lebih menitikberatkan pada dua fungsi pajak sebagai pengatur dan budgeter. Lembaga pemerintah yang mengelola pajak negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak DJP yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Self assessment berarti wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melapor kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi tidak memaksa wajib pajak membayar pajak sebesar-besarnya, tapi sesuai dengan aturan perundang-undangan. DJP sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, DJP berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misinya. Untuk lebih memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara mengenai perpajakan, buku Catatan Tentang Beberapa Hak Dan Kewajiban Perpajakan hadir dengan pokok bahasan seperti catatan atas Surat Pemberitahuan,mengenai Surat Ketetapan Pajak, dan masih banyak lagi. E. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak oleh Pemerintah melalui Kantor Pajak, sehingga perlunya hukum pajak untuk mengatur hubungan tersebut. Hukum pajak yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan Wajib Pajak dibagi menjadi 2 dua jenis, yaitu 1. Dasar Hukum Pajak Materiil Hukum Pajak Materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak disebut obyek pajak, siapa yang dikenakan pajak disebut Subyek Pajak, berapa pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, serta hubungan hukum antara Pemerintah dengan Wajib Pajak. Contohnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah PPN dan PPnBM. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan PPh. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Bea Meterai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 2. Dasar Hukum Pajak Formal Hukum Pajak Formal adalah memuat tata cara untuk melaksanakan hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum Pajak Formal memuat hak dan kewajiban Wajib Pajak, hak dan kewajiban fiskus dan tata cara penetapan pajak. Contoh Hukum Pajak Formal antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan KUP. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke Dua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. F. Asas Pemungutan Pajak Asas pemungutan Pajak menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nation berpendapat bahwa adanya 4 empat asas dalam pemungutan pajak, meliputi Equality keseimbangan berdasarkan kemampuan. Pajak dikenakan kepada Wajib Pajak sesuai dengan obyek pajak dan subyek pajaknya, Certainty kepastian Pajak dikenakan berdasarkan peraturan perpajakan, sehingga memberikan kepastian hukum, Conviniance of payment saat dan waktu yang tepat Pajak dikenakan pada saat diterimanya obyek pajak dan Efficiency Pemungutan pajak harus dilaksanakan dengan efisien. Asas Pemungutan Pajak di Indonesia sendiri diantaranya 1. Asas Wilayah Asas wilayah, hampir sama dengan asas tempat tinggal. Asas ini berlaku berdasarkan pada lokasi tempat tinggal wajib pajak. Sederhananya, wajib pajak yang memiliki objek pajak dalam bentuk apapun di wilayah negara Indonesia, maka wajib mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sama halnya jika ada warga negara asing yang misal memiliki aset atau objek pajak di Indonesia, maka warga negara asing tersebut wajib menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Mungkin terdapat sedikit perbedaan, namun pada dasarnya pemberlakuan pengenaan pajak akan dilakukan secara merata. 2. Asas Kebangsaaan Asas ini mendasarkan pengenaan pajak pada setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia. Hal yang sama juga berlaku untuk warga negara asing yang telah tinggal atau berada di wilayah negara Indonesia selama lebih dari jangka waktu 12 bulan tanpa pernah sekalipun meninggalkan negara. Untuk WNA yang memenuhi syarat tersebut, maka setiap penghasilan yang didapatkan akan memiliki tanggung jawab pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pengenaan pajak juga akan berlaku secara merata. 3. Asas Sumber Asas sumber diartikan sebagai pemungutan pajak berdasarkan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Pada dasarnya pajak yang berlaku di Indonesia adalah pajak untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Jika misal seseorang tinggal di Indonesia, namun memiliki penghasilan di luar negeri, selama penghasilan tersebut akan digunakan di Indonesia, maka juga akan dikenai pajak. Namun demikian, pajak yang diberlakukan memiliki peraturan sendiri, akan masuk dalam PPh Pasal 22. 4. Asas Umum Asas umum diartikan sebagai pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia akan diterapkan pada setiap objek pajak dan wajib pajak secara umum. Dengan perhitungan yang cermat, setiap wajib pajak akan memiliki besaran tanggungan pajak yang sesuai dengan porsinya. Asas umum juga berarti bahwa setiap pemungutan yang dilakukan di Indonesia hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum. Wujudnya beragam, seperti jalan raya, pembangunan sarana transportasi, serta fasilitas umum lainnya. 5. Asas Yuridis Dasar pemberlakuan asas yuridis di Indonesia adalah Pasal 23 Ayat 2 UUD 145. Regulasi ini kemudian juga didukung dengan beberapa regulasi lain mengenai pemungutan pajak di Indonesia UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan UU Nomor 14 Tahun 2002 Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah 6. Asas Ekonomis Diartikan bahwa pemungutan pajak idealnya dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat secara umum. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah tidak boleh hingga memberatkan masyarakat dan malah membuat ekonomi secara umum merosot. Hal ini berkaitan dengan pemanfaatan sebesar-besarnya pada hasil pendapatan pajak untuk kepentingan bersama. 7. Asas Finansial Artinya setiap wajib pajak akan dikenakan pajak berdasarkan kondisi finansial yang bersangkutan. Wajib pajak dengan pendapatan tentu akan memiliki beban pajak yang lebih kecil daripada wajib pajak dengan pendapatan Asas pemungutan pajak yang terakhir ini menjadi pedoman utama perhitungan beban pajak yang dimiliki. Sebagai panduan keilmuan mengenai pajak yang membahas mengenai perpajakan baik dari aspek pengertian, fungsi, dasar falsafah, asas pemungutan, hukum pajak, dan masih banyak lagi. Buku Ilmu Hukum Pajak oleh Tunggul Anshari bisa kamu dapatkan hanya di Gramedia! G. Jenis-jenis Pajak Ada bermacam-macam jenis pajak yang wajib dibayar bagi Wajib Pajak. Jenis pajak dibedakan menjadi tiga berdasarkan objek, subjek, sifat dan lokasi pemungutannya. Berikut adalah jenis-jenis pajak berdasarkan kategorinya. Pajak berdasarkan sistem pemungutan 1. Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung atau yang disebut dengan indirect tax adalah pajak yang hanya diberikan untuk Wajib Pajak jika melakukan perbuatan tertentu. Pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak ini hanya bisa dipungut hanya jika sesuatu perbuatan atau peristiwa terjadi. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN yang dipungut ketika sedang berbelanja di supermarket atau makan di restoran. Selain itu ada juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pajak Bea Masuk. 2. Pajak langsung Pajak langsung atau biasa disebut dengan direct tax adalah pajak yang bebannya ditanggung oleh Wajib pajak dan tidak bisa dialihkan untuk orang lain. Hal ini karena hak dan kewajiban pajak melekat pada si Wajib Pajak, maka dari itu pajak ini tidak bisa dialihkan. Pajak langsung bisa dibayarkan secara berkala berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak. Beberapa contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak berdasarkan sifat 1. Pajak subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan atau kondisi si Wajib pajak. Pajak ini bersifat individu, jadi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan bergantung pada kemampuan individu Wajib Pajak. Umumnya, setiap individu yang tinggal di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak jenis ini. Untuk Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia juga dikenakan Wajib Pajak apabila memiliki hubungan secara ekonomi dengan Negara Indonesia. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Kekayaan. 2. Pajak Objektif Pajak subjektif adalah pajak yang hanya memperhatikan kondisi objeknya saja dalam pengenaannya. Pajak subjektif tidak memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak itu sendiri. Ada beberapa golongan yang terkena pajak objektif yaitu WNI yang mempunyai atau menggunakan alat-alat yang dikenai pajak, pajak yang dikenakan atas kepemilikan barang mewah dan juga pemakaian barang mewah, WNI yang melakukan pemindahan hartanya dari Indonesia ke negara lain. Beberapa contoh pajak subjektif adalah Pajak Impor, Bea Masuk, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Pertambahan Nilai. Pajak berdasarkan instansi pemungut pajak 1. Pajak negara Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak negara juga disebut sebagai pajak pusat. Dalam hal ini yaitu Dirjen Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dan juga Kantor Inspeksi Pajak berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Beberapa contoh dari pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak terhadap Tanah dan Bangunan, Pajak Migas, Bea Materai, Bea Masuk dan juga Bea cukai. 2. Pajak daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah juga bisa disebut dengan pajak lokal. Pajak lokal hanya terbatas untuk rakyat di daerah tersebut dan pemungutan dilakukan oleh Pemda Tingkat I dan II. Beberapa contoh pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan dan Tontonan, Pajak Radio dan Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Rekomendasi Buku Tentang Pajak 1. Pokok â Pokok Hukum Pajak 2. Administrasi Pajak SMK/MAK Kelas XII 3. Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia H. Sanksi jika tidak Membayar Pajak Membayar pajak merupakan kewajiban yang sudah tertulis di Undang-Undang Dasar 1945. Karena sifatnya yang memaksa, negara berhak menetapkan sanksi untuk Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Namun ada juga orang yang dibebaskan untuk tidak membayar pajak oleh peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi bisa dalam bentuk surat teguran ataupun tindakan penyanderaan. Penyanderaan ini adalah langkah terakhir dari tindakan hukum yang bisa dilakukan oleh pemerintah kepada Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar pajak. Untuk lebih memahami megnenai konsep, teori, peraturan yang ada dan terbaru serta praktik perpajakan, Grameds dapat membaca buku Perpajaan Indonesia Prinsip dan Praktik oleh Tmbooks. I. Cara Membayar Pajak Online Sebagai panduan, buku Pedoman Praktik Membayar Pajak hadir untuk membantu Grameds memahami apa itu pajak, bagaimana menghitung pajak serta membayar pajak secara mandiri. 1. Membuat Kode Billing Langkah pertama untuk membayar pajak adalah membuat kode billing. Membuat kode billing bisa melalui Direktorat Jenderal Pajak atau bisa juga lewat internet banking bank tertentu dan juga bisa melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan seperti PT Achilles Advanced System, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia, PT CIpta Piranti Sejahtera, PT Fintek Integrasi DIgital, dan lain-lain. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing; NPWP penyetor pajak Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis setoran Masa pajak dan tahun pajak Jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara 2. Akses ke E-billing Online Pajak Langkah kedua adalah mengakses e-Billing Online Pajak. Jika kamu belum memiliki akun sebelumnya, klik tombol mulai sekarangâ untuk membuat akun e-Billing Online Pajak. Setelah itu masukkan alamat e-mail, password dan juga nomor telepon. Jika data sudah diisi dengan benar, klik tombol daftarâ. 3. Klik Setor e-Billing dan PajakPay Selanjutnya masuk ke menu Setor e-Billing dan PajakPayâ. Jika belum memiliki ID Billing, kamu bisa menekan tombol TAMBAHâ untuk membuat ID Billing tanpa proses hitung otomatis di OnlinePajak. Di sini kamu bisa memilih jenis-jenis pajak yang ingin dibayar seperti PPh 21, PPN, PPh 23, PPh Final. Jika tidak bisa menemukan pajak yang ingin dibayar, klik tombol pajak lainnyaâ. Jika sudah memilih pajak yang ingin dibayar, akan keluar dialog box untuk memasukkan nominal pembayaran. Selanjutnya, klik tombol buatâ jika sudah memasukkan nominal dengan benar. 4. Pilih Metode Pembayaran Setelah itu kamu akan diarahkan ke halaman pembayaran. Kamu bisa memilih cara pembayaran dengan memilih pilihan pembayaranâ. Saat ini tersedia dua metode pembayaran yaitu lewat PajakPay dan metode lainnya. 5. Selesaikan Pembayaran Pajak Selanjutnya centang semua pajak yang ingin dibayarkan. Jika semua data sudah benar, tekan lanjutkan pembayaranâ. Setelah itu kamu akan diarahkan ke halaman detail pembayaran. Pada halaman ini kamu bisa menambah kontak untuk mengirim konfirmasi pembayaran. Pilih tambah kontakâ pada kolom pengaturan kontakâ. Selanjutnya masukan nama, alamat email dan juga nomor telepon kontak yang ingin kamu tambahkan. Klik tambahkanâ jika data terisi dengan benar. Pastikan saldo Pajakpay kamu mencukupi. Jika tidak kamu bisa top up dengan kembali ke halaman utama dan pilih pilihan setorâ di sebelah kiri halaman. selanjutnya pilih saldo sayaâ. Selanjutnya pilih metode transfer dan Bank yang kamu gunakan untuk top up saldo. Jika saldo sudah mencukupi klik bayarâ. Bila pembayaran sudah berhasil, maka akan muncul pembayaran berhasilâ. Setelah itu tekan OK. 6. Terima Bukti Telah Membayar Pajak Jika sudah melakukan pembayaran, kamu akan diarahkan ke halaman awal. Bila kamu ingin mendapatkan Bukti Penerimaan Negara, Klik pilihan NTPNâ. Kamu akan mendapatkan Bukti Penerimaan Negara yang bisa kamu unduh dalam format PDF. Terimakasih sudah membaca artikel tentang Pengertian Pajak, baca juga artikel lain berikut ini Rekomendasi Buku & Artikel Terkait ePerpus adalah layanan perpustakaan digital masa kini yang mengusung konsep B2B. Kami hadir untuk memudahkan dalam mengelola perpustakaan digital Anda. Klien B2B Perpustakaan digital kami meliputi sekolah, universitas, korporat, sampai tempat ibadah." Custom log Akses ke ribuan buku dari penerbit berkualitas Kemudahan dalam mengakses dan mengontrol perpustakaan Anda Tersedia dalam platform Android dan IOS Tersedia fitur admin dashboard untuk melihat laporan analisis Laporan statistik lengkap Aplikasi aman, praktis, dan efisien
berikut ini yang bukan ciri ciri pemungutan pajak adalah
